FORMABEMNEWS.COM, Medan Utara – Wilayah yang secara geografis adalah gerbang ekonomi Sumatera Utara. Di sini, ribuan ton logistik melintas, triliunan rupiah uang berputar, dan pelabuhan megah berdiri sebagai simbol kemajuan. Namun, di balik dinding-dinding beton perusahaan raksasa itu, ada sebuah luka yang tak kunjung kering selama puluhan tahun. Sebuah luka yang sengaja dibiarkan membusuk oleh mereka yang kita sebut “Wakil Rakyat” dan “Pemimpin Kota.”
Infrastruktur yang Menjadi Tumbal
Lihatlah jalanan kita. Hancur, berlubang, dan mematikan. Ironisnya, jalanan ini setiap hari dilewati oleh aset-aset bernilai miliaran milik BUMN dan swasta. Ke mana pajak yang mereka bayar? Atau jangan-jangan, ada negosiasi di bawah meja yang membuat kerusakan ini dianggap “biasa”? Pejabat kita bungkam, seolah mata mereka tertutup oleh debu-debu proyek yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Kesehatan dan Kemiskinan yang Dipelihara
“Saat penyakit kronis menyerang, rakyat Medan Utara dihadapkan pada kenyataan pahit: rumah sakit pemerintah dan BUMN yang kekurangan alat dan tenaga medis ahli. Nyawa seolah murah di sini”.
Data warga miskin pun carut-marut. Ketidakteraturan ini bukan karena ketidaksengajaan, melainkan sebuah desain. Kemiskinan di Belawan sengaja dipelihara, dijadikan komoditas setiap lima tahun sekali.
Rakyat dibuat tetap lapar agar suara mereka mudah dibeli dengan janji-janji manis dan paket sembako saat musim pemilu tiba. Kita bukan warga negara, kita hanya “lahan tumbal politik.”
Penjarahan Atas Nama Investasi
Foto: Megah nya Gedung BUMN Pelindo dan Gedung Kantor Walikota Medan, namun tidak singkron dengan fasilitas dan gedung rumah sakit milik BUMN Pelindo yang banyak keterbatasan alat serta tenaga medis nya.
BUMN dan Swasta meraup keuntungan luar biasa dari tanah ini. Namun, apa yang kembali ke masyarakat? Hanya remah-remah. CSR yang diberikan tak lebih dari sekadar “uang tutup mulut” untuk menutupi pelanggaran undang-undang lingkungan hidup dan pengabaian hak ketenagakerjaan.
Foto Dokumentasi: Pertemuan Walikota Medan Rico Waas Bersama Perwakilan Pejabat Pelindo Regional 1
Aset negara yang seharusnya bisa menyejahterakan rakyat, justru dikelola seperti milik pribadi oleh oknum pejabat dan kelompok tertentu.
Mereka berpesta di atas limbah dan penderitaan buruh yang upah serta jaminannya terus ditekan.
“Sampai kapan Medan Utara hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri?” dan “Sampai kapan Belawan hanya menjadi sapi perahan bagi para elit yang tak punya hati?”
Perubahan tidak akan datang dari ketukan palu pejabat yang sudah terjual jiwanya. Perubahan datang dari keberanian kita untuk berhenti diam dan mulai menuntut hak atas tanah, udara, dan kesejahteraan yang dirampas secara sistematis.
Belawan tidak butuh belas kasihan. Belawan butuh keadilan.
Masyarakat bersama aktivis, Menuntut transparansi setoran pajak perusahaan di Medan Utara terhadap perbaikan jalan oleh Dinas PU.
Mendesak pembenahan DTSEN agar bantuan tidak salah sasaran atau dipolitisasi.
Mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya diawasi oleh Pemko Medan.
(Red)
