FORMABEMNEWS, MEDAN – Jeritan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang mendalam kini menggema di seluruh pelosok Pulau Sumatera. Pemadaman listrik massal (blackout) berskala ekstrem yang melanda berbagai wilayah dengan durasi rata-rata mencapai 20 jam telah melumpuhkan total sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di tengah penderitaan ini, PT PLN (Persero) dinilai lepas tanggung jawab dan berlindung di balik kata “maaf”, sementara Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seolah membiarkan prediksi buruk menjadi kenyataan: Indonesia perlahan mulai tenggelam dalam kegelapan nyata.
Tragis: Konsumen Menanggung Kerugian Tanpa Hak Menuntut
Pemadaman yang berlangsung hampir seharian penuh ini bukan sekadar hilangnya penerangan, melainkan sebuah tragedi ekonomi dan sosial bagi rakyat kecil. Pelaku UMKM hancur, bahan pangan membusuk, anak-anak kesulitan belajar, dan aktivitas rumah tangga lumpuh total.
Sangat ironis dan tragis, struktur hukum dan regulasi saat ini seolah menutup rapat pintu bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi yang sepadan atas kerugian materiil maupun moril yang mereka alami. Rakyat dipaksa menerima kenyataan pahit, sementara monopoli hajat hidup orang banyak ini hanya diselesaikan dengan selembar surat permohonan maaf formalitas dari manajemen PLN.
Ketimpangan Keadilan: Rakyat Telat Didatangi Aparat, PLN Sakti Tanpa Jerat
Masyarakat merasakan ketidakadilan yang luar biasa tajam dan mengiris hati jika membandingkan perlakuan PLN kepada rakyat kecil:
– Jika Rakyat Telat Membayar: Pihak PLN bertindak sangat tegas, keras, tanpa kompromi, bahkan kerap membawa aparat keamanan untuk mengawal proses pemutusan jaringan agar rakyat tidak berani membangkang.
– Jika PLN Lalai Memenuhi Kewajiban: Ketika hak rakyat diputus hingga 20 jam, PLN seolah kebal hukum dan tidak tersentuh sanksi apa pun.
Pertanyaan Besar: Krisis Global atau Bobrok Korporasi?
Masyarakat hari ini mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh BUMN pemegang mandat energi nasional ini. Apakah ini dampak dari melambungnya harga dolar dan tingginya biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM)? Atau jangan-jangan, ini adalah akumulasi dari bobroknya tata kelola, dugaan korupsi, serta kelalaian struktural di dalam tubuh PLN yang sudah berlangsung lama, namun sengaja dibiarkan merajalela hingga mengorbankan rakyat sebagai konsumen akhir?
Tuntutan Tegas Rakyat Sumatera
Melalui momentum krisis energi ini, masyarakat luas menuntut:
– Evaluasi Total dan Transparansi: Pemerintah dan PLN harus membuka secara jujur penyebab utama matinya nadi energi di Sumatera, bukan sekadar alasan teknis klasik.
– Reformasi Sikap PLN: Stop tindakan intimidatif membawa aparat kepada rakyat kecil yang kesulitan membayar, di saat performa pelayanan PLN sendiri jauh dari kata layak.
– Ketegasan Presiden Prabowo Subianto: Rakyat menagih janji ketegasan kepemimpinan nasional untuk segera membenahi karut-marut di tubuh PLN agar visi Indonesia maju tidak berakhir menjadi “Indonesia Gelap”.
Rakyat bukan pengemis energi. Rakyat adalah konsumen sah yang membayar pajak dan tagihan. Membiarkan Sumatera dalam kegelapan 20 jam tanpa ganti rugi adalah bentuk nyata dari penindasan hak-hak publik.
(Red)
