FORMABEMNEWS, JAKARTA – Gelombang tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik kian menguat, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap arah prioritas anggaran negara. Menyusul berbagai dinamika politik dan struktural belakangan ini, masyarakat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya segera dihapus dan anggarannya dialihkan ke sektor yang jauh lebih mendesak dan berdampak jangka panjang: pendidikan gratis, pengobatan gratis, serta pembenahan infrastruktur publik.
Aspirasi ini muncul sebagai respons atas ketimpangan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Program MBG dinilai sebagai kebijakan yang memakan anggaran sangat besar namun rentan secara manajerial dan logistik, sementara kebutuhan dasar rakyat yang lebih fundamental justru belum terpenuhi secara merata.
Fokus pada Tiga Sektor Utama Dasar Rakyat
Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Publik menegaskan bahwa pemerintah hari ini harus berani mengambil langkah ekstrem demi menyelamatkan APBN dan menjawab jeritan riil di akar rumput. Terdapat tiga poin utama yang didesak oleh rakyat:
– Pendidikan Gratis Tanpa Pungutan: Alokasi dana MBG dinilai jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menjamin sekolah gratis yang sepenuhnya bebas biaya dari tingkat dasar hingga menengah atas di seluruh pelosok negeri, guna memutus rantai kemiskinan secara struktural.
– Pengobatan Gratis Berkualitas: Sistem kesehatan gratis yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa birokrasi yang rumit harus menjadi prioritas, agar tidak ada lagi warga miskin yang ditolak di rumah sakit.
– Restorasi Infrastruktur Publik yang Rusak: Masyarakat mendesak agar anggaran dialihkan untuk memperbaiki fasilitas umum yang bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat, seperti jalan raya antar daerah, jembatan dan fasilitas publik lainnya.
Kritik Keras terhadap Warisan Infrastruktur Era Sebelumnya
Desakan pembenahan infrastruktur ini bukan tanpa alasan. Perwakilan masyarakat sipil menyoroti ironi pembangunan selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di satu sisi, pemerintah terdahulu sangat gencar membangun proyek-proyek megah berskala besar (seperti jalan tol dan kereta cepat), namun di sisi lain, infrastruktur publik yang umum dan digunakan sehari-hari oleh rakyat kecil justru dibiarkan rusak dan hancur bertahun-tahun.
Penderitaan Berpuluh Tahun Warga Komplek TNI AL Medan Labuhan-Medan, Sumatera Utara. (Red)
“Kami melihat adanya salah kaprah dalam prioritas pembangunan selama bertahun-tahun di zaman Jokowi. Jalan-jalan kabupaten/kota rusak parah, jembatan penyeberangan anak sekolah nyaris putus, dan fasilitas publik terbengkalai. Mengapa anggaran justru mau dihamburkan untuk program bagi-bagi makanan yang sifatnya konsumtif, sementara pondasi fisik perekonomian rakyat dibiarkan hancur? Ini saatnya Presiden Prabowo mendengarkan suara murni dari rakyat,” ujar perwakilan koalisi dalam pernyataan tertulisnya.
Momentum perubahan struktur kelembagaan saat ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi total postur anggaran. Rakyat tidak butuh program jangka pendek yang sarat polemik, melainkan jaminan fasilitas dasar yang layak: jalan yang mulus untuk berniaga, sekolah yang gratis untuk anak cucu, dan pengobatan yang menjamin kesehatan bangsa.
(Red)
