FORMABEMNEWS.COM, Medan Utara – Di tengah gemerlap arsitektur modern kantor pusat PT Pelindo yang berdiri kokoh dan mewah di kawasan Medan Utara, tersimpan realita pahit yang harus ditelan masyarakat sekitar. Ketimpangan sosial mencolok terlihat jelas antara fasilitas mentereng BUMN tersebut dengan kondisi pelayanan kesehatan bagi warga yang hingga kini masih jauh dari kata layak.

Medan Utara, wilayah yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kotamadya Medan melalui sektor kepelabuhanan, justru seperti dianaktirikan. Fasilitas kesehatan di kawasan ini dilaporkan sangat minim tenaga dokter spesialis, kekurangan peralatan medis canggih, hingga ketiadaan ruang khusus untuk penanganan penyakit kronis maupun kondisi darurat (emergency).
Fasilitas Mewah vs Nyawa Rakyat
Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Sangat kontras jika membandingkan laporan laba tahunan Pelindo yang mencapai angka fantastis dengan minimnya kontribusi nyata dalam penyediaan fasilitas kesehatan berkualitas di “teras” rumah mereka sendiri.
“Kami melihat gedung-gedung kaca itu berdiri megah setiap hari, tapi saat ada warga yang kritis atau butuh penanganan spesialis, kami harus bertaruh nyawa menembus kemacetan menuju pusat kota Medan karena di sini peralatan medis tidak memadai,” ujar tokoh masyarakat setempat.

Infrastruktur Hancur dan Ancaman Maut
Tak hanya soal kesehatan, pengabaian pemerintah—baik Pemko Medan, Pemprov Sumut, maupun Pemerintah Pusat—juga terlihat pada fasilitas publik lainnya. Akses jalan di Medan Utara terpantau hancur lebur dan dipenuhi lubang yang rawan menyebabkan kecelakaan tragis.
Volume kendaraan berat yang keluar masuk area pelabuhan setiap harinya tidak sebanding dengan kualitas jalan yang disediakan.
Hal ini menjadi paradoks besar: daerah yang menjadi jantung ekonomi Sumatera Utara justru memiliki infrastruktur yang mengancam keselamatan nyawa penduduknya.
Pemerintah Dianggap Tutup Mata
Masyarakat menilai pemerintah tidak memprioritaskan pelayanan bagi warga Medan Utara. Padahal, sebagai kawasan industri dan pelabuhan internasional, ketersediaan Rumah Sakit dengan standar penanganan penyakit kronis dan unit gawat darurat yang mumpuni adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Masyarakat menuntut adanya langkah konkret:
– Pemerintah Pusat dan BUMN harus mengalokasikan dana CSR Pelindo secara transparan untuk pembangunan fasilitas medis spesialis di Medan Utara.
– Pemko Medan dan Pemprovsu segera melakukan perbaikan jalan total (bukan sekadar tambal sulam) guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
– Peningkatan status puskesmas atau RS daerah di Medan Utara dengan penambahan dokter spesialis dan alat medis modern agar warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh dalam kondisi kritis.
Keuntungan besar yang diraih dari bumi Medan Utara sudah sepatutnya dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan dan jaminan kesehatan bagi rakyatnya, bukan hanya berakhir menjadi monumen gedung mewah yang bisu terhadap penderitaan warga sekitar.
(Red)









