FORMABEMNEWS, Medan Utara — Kebijakan Wali Kota Medan, Rico Waas, yang menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 10 miliar untuk Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan memicu gelombang kritik hebat dan kecaman keras. Di tengah kondisi realitas warga Kota Medan yang kian merana akibat kehancuran infrastruktur dan minimnya pelayanan dasar, alokasi dana jumbo untuk institusi penegak hukum tersebut dinilai sangat melukai rasa keadilan publik.
Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk nyata dari butanya empati kekuasaan terhadap jeritan harian rakyat. Saat ini, Kota Medan masih menyandang predikat dengan kondisi drainase terburuk yang secara konstan memicu banjir rob maupun banjir kiriman setiap kali hujan melanda.
Alih-alih memprioritaskan perbaikan saluran air demi menyelamatkan pemukiman warga yang kian memprihatinkan, anggaran daerah justru dihamburkan untuk proyek fisik yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Kondisi fasilitas dan kualitas pendidikan di berbagai sudut kota pun terus terpuruk tanpa solusi konkret. Hal ini diperparah dengan fasilitas pengobatan serta pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang masih sangat terbatas dan masih jauh dari standar kewajiban seorang kepala daerah.
Ironi terbesar terpampang nyata ketika Wali Kota Rico Waas, diduga enggan mempercayakan kesehatannya pada fasilitas dalam negeri dan lebih memilih berobat ke luar negeri, sementara rakyat kecil dipaksa pasrah menerima pelayanan medis yang serba kekurangan di dalam kota.
Keamanan warga di ruang publik juga berada di titik nadir. Minimnya lampu penerangan jalan di wilayah pinggiran kota membuat ruang gerak kriminalitas semakin subur, mengancam keselamatan warga setiap malam.
Di tengah terpuruknya citra dan pelayanan aparat keamanan belakangan ini, keputusan mengalokasikan Rp 10 miliar uang rakyat untuk merenovasi gedung kepolisian dinilai publik sebagai langkah politis yang sarat kepentingan tersembunyi.
Muncul dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa kebijakan ini sengaja diambil oleh Rico Waas untuk mencari perlindungan institusional, diduga guna menutupi berbagai “permainan” dan kepentingan personalnya selama menjabat.
Seiring dengan kondisi di Belawan dan Medan Utara, Ketua Umum Forum Masyarakat Belawan Membangun (FORMABEM) yang juga berprofesi sebagai lawyer/advokat, Andi Ardianto, SH.,CPM. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas arah pembangunan Medan yang dinilai telah banyak melenceng jauh dari amanat kesejahteraan rakyat.
“Kami sangat prihatin dan miris melihat kondisi masyarakat Belawan dan Medan Utara yang semakin hari semakin terabaikan. Mereka hanya terus-menerus diberi harapan palsu dan janji-janji manis belaka saat kampanye, namun kenyataannya hak-hak dasar mereka dipangkas demi kepentingan yang tidak mendesak bagi publik,” tegas Ketua Umum FORMABEM dalam pernyataannya saat berada di kantor FORMABEM.
Pihaknya menegaskan bahwa FORMABEM—yang Pendiri nya sama sekali tidak menikmati hidup dari cara mengambil keuntungan dari uang rakyat Belawan—memiliki kepedulian yang jauh lebih murni terhadap nasib, keluhan, dan jeritan yang dialami oleh warga Belawan serta Medan Utara dibandingkan dengan pemangku kebijakan saat ini.
Cerita kenyataan nasib warga Belawan ini menjadi peringatan keras bagi jalannya roda pemerintahan di Kota Medan di masa kepemimpinan Rico Waas berbanding periode Pemerintahan Boby Nasution, masih jauh lebih mending infrastruktur banyak dikerjakan.
Ketika alokasi anggaran tidak lagi berbasis pada skala prioritas kebutuhan mendesak masyarakat, maka legitimasi kepemimpinan akan terus dipertanyakan. Rakyat Medan membutuhkan jalan yang bebas banjir, sekolah yang layak, jaminan kesehatan yang manusiawi, serta jalanan yang terang dan aman, bukan kemegahan fasilitas aparat yang dibiayai dari tetesan keringat pajak masyarakat yang sedang sengsara.
(Red)
